images

AKTA KELAHIRAN, SERUPA TAPI TAK SAMA

Akta Kelahiran atau biasa disebut dengan Akta Lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. Salah satu manfaat kepemilikan Akta Kelahiran adalah untuk pengurusan warisan. Persyaratan untuk Pencatatan Kelahiran Tertuang pada Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas UU no. 23 Tahun 2006, yaitu Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, dan dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta Kelahiran. Untuk persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian diatur melalui Perpres No. 25 Tahun 2008.

Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk membuat Akta Kelahiran adalah :

  1. Surat Lahir dari Dokter atau Bidan
  2. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua
  3. Foto Copy KK Orang Tua
  4. Foto Copy KTP Orang Tua

Setelah persyaratan dilengkapi, tentunya adalah Nama Bayi harus sudah ada. Sangat mudah bukan ? Ya, pengurusan Akta Kelahiran akan terlihat mudah bagi Masyarakat yang memiliki dokumen yang lengkap. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki Buku Nikah ? atau biasa disebut dengan Nikah Siri. Ternyata Pemerintah memberikan kemudahan setelah diterbitkannya Permendagri No. 9 Tahun 2016. Bagi WNI dan Penduduk yang tidak memiliki Buku Nikah, diberlakukan SPTJM ( Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ) sebagai pengganti Buku Nikah. Pada Akta Kelahiran terdapat penambahan frasa  “ yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang – undangan “. Hal ini akan berkaitan dengan :

  1. Status Anak dalam pernikahan siri, tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum , status kelahirannya akan sama seperti anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “.
  2. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris pasal 186 yang berbunyi “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya “. Jadi, suatu hari anak maupun istri tak dapat menuntut hak warisan dari Ayah kandungnya.
  3. Dalam status harta, dari ayah ke anak pernikahan sirinya bukanlah warisan, melainkan wasiat biasa dan harta yang diberikan lewat surat wasiat jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta pewaris, dalam hal ini adalah sang Ayah.

Maka dari itu, untuk menghindari segala konflik, bagi yang memiliki Akta Kelahiran SPTJM ( Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ) dapat melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi Muslim dan dilakukan Pengesahan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran tersebut.Dengan begitu perlindungan hukum yang akan diberikan Negara lebih maximal kepada Anak dan Istri.

Seharusnya Pemerintah menjadikan Pernikahan Siri sebagai sesuatu yang urgent, karena berkaitan dengan masa depan anak. Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk mengadakan Pelayanan Isbat Nikah Keliling, dengan biaya lebih murah ke semua wilayah, terutama daerah terpencil, agar dapat menekan jumlah Akta Kelahiran SPTJM ( Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ) tersebut.

SUMBER : Yuana Fatmawati Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka.


TAG

Dipost Oleh Ppid

PPID Kab. Paser

Tinggalkan Komentar