Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menginstruksikan kepada para Kepala Daerah untuk melakukan pendataan lebih menyeluruh terhadap kebutuhan guru dan tenaga kesehatan.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan upaya komunikasi intens dengan pejabat Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Dinas Kesehatan perlu dilakukan paling tidak satu bulan sekali untuk memetakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah.

Pasalnya dari formasi 700 ribu guru hanya terpenuhi 319 ribu guru yang mendaftar untuk menjadi P3K. Dari 319 guru mendaftar baru yang 250 ribu guru mendaftar sesuai formasi pada 2022.

"Mohon setiap bulan, rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan, beserta BKD, melakukan pendataan," ucap Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sementara untuk formasi tenaga kesehatan (Nakes) dari yang disediakan 197.018 baru 167.866 yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

Dikatakannya, semestinya persoalan ini bisa diselesaikan pada 2024. Ia juga menginginkan adanya Pendidikan dan pelatihan (Diklat) peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya berfokus pada kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

Selain itu, lanjut Azwar, pada recruitment PPPK akan disediakan 80 persen kuota tenaga honorer serta kuota 20 persen bagi fresh graduate dan talenta digital akan diutamakan. 

"Talenta digital agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa depan. Tapi jangan ditaruh di masing-masing instansi, dijadikan satu. Kalau dipisah-pisah pasti kurang lagi," tuturnya.

Bupati Paser dr Fahmi Fadli melalui Sekretaris Daerah Katsul Wijaya menjelaskan terkait dengan rekrutmen tenaga medis dan pendidik khususnya mengisi formasi P3K, terdapat beberapa daerah yang sudah mengusulkan formasi itu, tapi belum penuh.

"Dalam arti belum dimaksimalkan usulan tersebut. Dikarenakan permasalahan dukungan anggaran," ucap Katsul Wijaya usai kegiatan.

Kemenpan-RB memerintahkan agar daerah  mengusulkan formasi yang saat ini belum terisi penuh, sekiranya nanti bisa dinyatakan lulus, dengan penempatan sesuai formasi dan anggaran diharapkan pemerintah daerah.

Oleh karenanya, ada beberapa kabupaten yang menyampaikan permasalahannya, berkaitan dengan dukungan anggaran.

"Memang kebutuhan kita (Paser) untuk mengisi formasi tersebut, inginnya penuh. Cuma dengan pertimbangan anggaran, tentunya secara bertahap. Insyaallah di tahun 2024," kata Katsul.

Dijelaskannya, saat pertemuan berlangsung ada beberapa daerah yang mengusulkan supaya pemerintah pusat juga menyiapkan dana khusus terkait dengan penganggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut ia menerangkan terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Paser sejauh ini masih mengalami kekurangan. Hanya saja ada kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah mengangkat guru pengganti di beberapa sekolah.

"Diharapkan dengan adanya guru pengganti jangan sampai ada sekolah yang tidak memiliki guru sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Kebutuhan ini masih sangat besar, meskipun kita usulkan melalui P3K jumlahnya masih saja kurang," lanjut Katsul.

Begitu pula Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun. Diharapkan setelah dengan kondisi normal nanti, secara alami akan diantisipasi melalui adanya pertumbuhan positif jumlah guru.

"Jika pensiun satu guru bisa segera tergantikan dengan guru baru yang masuk," ungkap dia.

Dari situ Pemerintah Daerah telah memiliki perencanaan adanya penambahan jumlah sekolah dengan pertambahan penduduk. 

"Tentu ini akan dinamis, apalagi guru dan tenaga medis memiliki kesamaan. Sekolah dan juga pelayanan kesehatan terus bertambah. Tentu  kebutuhan tenaga medis dan tenaga pendidik terus bertambah. Tentu pertumbuhan ini kita harapkan positif, berapa jumlah pensiun juga harus seimbang dengan jumlah guru baru yang masuk," tutup Katsul Wijaya. (Prokopim).

SUMBER : Berita | Portal Resmi Kabupaten Paser (paserkab.go.id)